Makassar, 16 Agustus 2026 — Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Hasanuddin memperkuat komitmennya dalam memastikan sistem penjaminan mutu berjalan selaras dengan arah strategis universitas. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Universitas Hasanuddin Tahun 2026 yang berlangsung pada 15–17 Agustus 2026 di Unhas Hotel & Convention, Makassar. Dalam kegiatan tersebut, seluruh unsur pimpinan LPMPP hadir, yaitu Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN., Ph.D. selaku Ketua LPMPP; Prof. Dr. Kasbawati, S.Si., M.Si. selaku Wakil Ketua LPMPP; Prof. Dr. Yusring Sanusi B, S.S., M.App.Ling. selaku Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan; Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si., M.Si. selaku Kepala Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Akademik; Dian Sidik Arsyad, SKM., MKM., Ph.D. selaku Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal; serta Dr. Eng. Fakhruddin, S.T., M.Eng. selaku Kepala Pusat Pengelolaan Akreditasi.

Paparan Kinerja LPMPP: Dari Renstra ke Aksi

Dalam Rapat Kerja tersebut, Ketua LPMPP Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN., Ph.D. menyampaikan paparan capaian kinerja LPMPP periode September 2025–Agustus 2026 serta rencana program kerja Tahun Anggaran 2026 dan 2027. 

Paparan mencakup capaian perjanjian kinerja, kontribusi masing-masing Pusat, agenda kritis reakreditasi institusi, prioritas pembiayaan, serta evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah penyelarasan antara Renstra, cascading kinerja, TOR, dan RKAT. Lima KPI cascading LPMPP telah diterjemahkan ke dalam lima TOR yang dilaksanakan oleh empat Pusat, sehingga setiap sasaran strategis memiliki program, tahapan kegiatan, output, dan penanggung jawab yang dapat dipantau. 

Pendekatan ini menegaskan bahwa penjaminan mutu tidak semestinya dipahami hanya sebagai pemenuhan dokumen akreditasi. Penjaminan mutu harus menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa setiap program universitas bergerak menuju sasaran strategis yang sama dan menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan oleh sivitas akademika.

Arahan Rektor: Akreditasi Internasional Harus Mendorong Internasionalisasi

Menanggapi paparan LPMPP, Rektor Universitas Hasanuddin memberikan sejumlah arahan strategis, khususnya terkait akreditasi internasional.

Rektor menekankan agar akreditasi internasional tidak berhenti sebagai pencapaian status akreditasi, tetapi diarahkan sebagai bagian dari internasionalisasi Universitas Hasanuddin. Dalam arahannya, akreditasi internasional perlu dikaitkan dengan pengembangan kelas internasional dan program double degree.

Ke depan, program studi yang akan diarahkan pada pengembangan akreditasi internasional perlu memiliki kelas internasional sebagai bagian dari ekosistem internasionalisasinya. Rektor juga mendorong pengembangan double degree, termasuk peluang kerja sama dengan perguruan tinggi di Malaysia yang telah menawarkan skema tersebut dengan dukungan free tuition fee. 

Sebagai bentuk dukungan konkret, Unhas akan menyiapkan beasiswa double degree bagi dua mahasiswa, dengan peluang tambahan melalui skema self-funding. Sementara itu, DIVA diarahkan untuk memainkan peran utama dalam memfasilitasi pelaksanaan program double degree.

Arahan tersebut memberikan perspektif penting bahwa akreditasi internasional seharusnya menjadi instrumen untuk membuka akses global bagi mahasiswa, memperluas jejaring akademik, dan meningkatkan
daya saing lulusan—bukan sekadar menambah daftar program studi yang memperoleh pengakuan internasional.

Evaluasi Program Studi: Yang Baik Diperkuat, yang Tertinggal Didampingi

Rektor juga memberikan perhatian terhadap program studi yang belum menunjukkan perkembangan dalam proses evaluasi dan peningkatan mutu. Program studi perlu dipetakan berdasarkan kinerjanya, sehingga dapat diketahui program studi yang memiliki capaian terbaik maupun program studi yang membutuhkan intervensi.

Program studi dengan capaian rendah perlu mendapatkan pendampingan dan bantuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Namun, apabila persoalan lebih disebabkan oleh kurangnya komitmen atau kinerja pimpinan program studi, maka diperlukan evaluasi terhadap kaprodi yang bersangkutan.

Pendekatan ini memperkuat prinsip bahwa penjaminan mutu harus bersifat diferensiatif. Tidak semua program studi membutuhkan intervensi yang sama. Program studi yang sudah baik perlu didorong untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, sementara program studi yang menghadapi kendala membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.

Memperjelas Definisi dan Tata Kelola Dosen Tetap

Masukan berikutnya berkaitan dengan definisi dosen tetap. Rektor mengarahkan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi Wakil Rektor III dan Sekretaris Universitas, termasuk penyusunan aturan dan logika yang jelas mengenai kriteria dosen tetap.

Ketentuan tersebut selanjutnya diarahkan untuk diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) sehingga terdapat dasar yang jelas dan seragam dalam implementasinya.

Kejelasan definisi dosen tetap menjadi penting karena berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia, pemenuhan standar akademik, pengelolaan program studi, serta konsistensi data yang digunakan dalam berbagai proses evaluasi dan akreditasi.

Rasio Dosen dan Mahasiswa: Tidak Sekadar Mengejar Angka

Rektor juga menyoroti persoalan rasio dosen terhadap mahasiswa, terutama adanya perbedaan konsekuensi apabila menggunakan data PDDIKTI dibandingkan dengan indikator yang digunakan dalam pemeringkatan seperti QS.

Dalam konteks ini, Rektor mengingatkan agar persoalan rasio tidak diselesaikan secara mekanis dengan sekadar menambah jumlah dosen. Kondisi aktual dan dampaknya terhadap indikator lain perlu diperhatikan secara komprehensif. Jika diperlukan, regulasi di tingkat universitas akan disiapkan sebagai landasan pengelolaan rasio tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan mutu perlu mempertimbangkan keterkaitan antarkinerja, bukan hanya mengejar satu indikator. Penambahan sumber daya harus didasarkan pada kebutuhan akademik dan dampak strategisnya terhadap keseluruhan kinerja universitas.

Dari Evaluasi Menuju Perbaikan

Berbagai arahan tersebut memperlihatkan bahwa Rapat Kerja tidak berhenti pada penyampaian capaian, tetapi menjadi ruang untuk menguji kembali apakah program kerja LPMPP telah menjawab kebutuhan strategis Universitas Hasanuddin.

Hal ini sejalan dengan rancangan LPMPP yang menempatkan lima KPI sebagai instrumen untuk menerjemahkan sasaran Renstra ke dalam program kerja konkret. Untuk 2026–2027, LPMPP telah merancang berbagai agenda terkait akreditasi, SPMI, audit mutu internal, pengembangan pembelajaran, dan kurikulum.

Dengan adanya arahan Rektor, agenda tersebut memperoleh penajaman lebih lanjut: akreditasi internasional diarahkan menjadi pintu masuk internasionalisasi; program studi yang tertinggal harus memperoleh intervensi yang tepat; tata kelola dosen perlu diperjelas; dan pengambilan keputusan berbasis rasio harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif.

Pada akhirnya, nilai utama dari proses penjaminan mutu bukanlah banyaknya dokumen yang dihasilkan, melainkan sejauh mana data, evaluasi, dan akreditasi mampu mendorong keputusan yang lebih baik serta menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pendidikan.

Melalui sinergi antara pimpinan universitas, LPMPP, fakultas, program studi, dan unit pendukung, hasil Rapat Kerja diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat budaya mutu sekaligus mempercepat pencapaian sasaran strategis Universitas Hasanuddin.

Bersatu dalam visi, bergerak dalam sinergi, berkarya untuk negeri, membawa Unhas mendunia.